Belajar Akuntansi Persediaan Pemerintah Terbaru

Oleh: Setyawan Dwi Antoro

Widyaiswara Muda Pusdiklat Anggaran dan Perbendaharaan

Pendahuluan

Persediaan merupakan aset atau barang milik negara yang keberadaannya tidak asing bagi pegawai di sebuah instansi. Ya, kita bekerja di kantor sering menggunakan persediaan seperti alat tulis kantor (ATK). Apalagi sebuah instansi yang mempunyai tugas dan fungsi (tusi) memberian layanan kepada masyarakat, seperti rumah sakit dan sekolah, instansi ini memiliki persediaan untuk mendukung layanan mereka seperti obat-obatan dan buku-buku yang akan diserahkan kepada masyarakat.

  Keberadaan persediaan selain penting untuk mendukung kegiatan atau pelaksanaan tusi sebuah instansi, seringkali juga memiliki nilai yang cukup signifikan atau material dalam total asetnya. Oleh karena itu, salah saji terkait persediaan dalam laporan keuangan dapat mempengaruhi opini auditor (Badan Pemeriksa Keuangan) atas kewajaran laporan keuangan yang disusun sebuah Kementerian/Lembaga maupun Pemerintah Pusat. Pos-pos laporan keuangan yang berhubungan dengan persediaan mencakup persediaan itu sendiri pada neraca dan beban terkait persediaan pada laporan operasional.

Terkait dengan tersebut, maka perlakuan akuntansi yang tepat atas persediaan sejak analisis transaksi, pengukuran, pencatatan, pengikhtisaran, penyesuaian, hingga penyajian dan pengungkapannya dalam laporan keuangan menjadi sangat penting. Kebijakan akuntansi atas persediaan pada sistem akuntansi pemerintah pusat telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat. Akun-akun yang terkait dengan persediaan telah diatur dalam Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar. Sementara itu, penerapan akuntansi akrual di lingkungan pemerintah pusat didasarkan pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat. Satu hal yang diatur dalam PMK 270 adalah penggunaan Sistem Akuntansi Instansi Berbasis Akrual atau SAIBA dalam penerapan akuntansi akrual di pemerintah pusat. Artikel ini membahas bagaimana akuntansi untuk persediaan menurut ketentuan tersebut dan implementasinya dalam SAIBA.

Akuntansi Persediaan Pemerintah

Definisi dan Klasifikasi Persediaan

Menurut Standar Akuntansi Pemerintahan PSAP No. 05 tentang Persediaan, persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan tersebut dapat diklasifikasikan menjadi barang-barang sebagai berikut (PMK 219/PMK.05/2013):

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan dalam rangka kegiatan operasional pemerintah, seperti: barang habis pakai seperti suku cadang, barang tak habis pakai seperti komponen peralatan dan pipa, dan barang bekas pakai seperti komponen bekas.
2. Bahan atau perlengkapan (supplies) yang akan digunakan dalam proses produksi, seperti: bahan yang digunakan dalam proses produksi seperti bahan baku pembuatan alat-alat pertanian, bahan baku konstruksi bangunan yang akan diserahkan ke masyarakat/pemda.
3. Barang dalam proses produksi yang dimaksudkan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat, contoh: konstruksi dalam pengerjaan yang akan diserahkan kepada masyarakat, alat-alat pertanian setengah jadi/barang hasil proses produksi yang belum selesai yang akan diserahkan kepada masyarakat/pemda.
4. Barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat dalam rangka kegiatan pemerintahan, seperti: hewan, tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda; serta tanah/bangunan/peralatan dan mesin/aset tetap lainnya untuk diserahkan kepada masyarakat/pemda.
5. Barang-barang untuk tujuan berjaga-jaga atau strategis seperti cadangan minyak dan cadangan

Jika dilihat secara lebih rinci, sesuai dengan KEP-311/PB/2014, persediaan diklasifikasikan ke dalam akun-akun sebagai berikut:

Kode Akun	Nama Akun
1171	Persediaan
11711	Persediaan Bahan untuk Operasional
117111	Barang Konsumsi
117112	Amunisi
117113	Bahan untuk Pemeliharaan
117114	Suku Cadang
11712	Persediaan Bahan untuk dijual/diserahkan kepada Masyarakat
117121	Pita Cukai, Materai dan Leges
117122	Tanah Bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117123	Hewan dan Tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117124	Peralatan dan Mesin untuk dijual atau diserahkan kepada Masyarakat
117125	Jalan, Irigasi dan Jaringan untuk diserahkan kepada Masyarakat
117126	Aset Tetap Lainnya untuk diserahkan kepada Masyarakat
117127	Aset Lain-­Lain untuk diserahkan kepada Masyarakat
117128	Barang Persediaan Lainnya untuk Dijual/Diserahkan ke Masyarakat
117129	Persediaan Lainnya Untuk Diserahkan Kepada Masyarakat - Dalam Proses
11713	Persediaan Bahan untuk Proses Produksi
117131	Bahan Baku
117132	Barang dalam Proses
11714	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
117141	Persediaan dalam Rangka Bantuan Sosial
11719	Persediaan Bahan Lainnya
117191	Persediaan untuk Tujuan Strategis/Berjaga-­jaga
117192	Persediaan Barang Hasil Sitaan
117199	Persediaan Lainnya
1172	Persediaan Badan Layanan Umum
11721	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa
117211	Persediaan BLU Pelayanan Kesehatan
117212	Persediaan BLU Pelayanan Pendidikan
117213	Persediaan BLU penunjang Konstruksi
117214	Persediaan BLU Penyedia Jasa Telekomunikasi
117219	Persediaan BLU Penyedia Barang dan Jasa Lainnya
11722	Persediaan BLU Pengelola Wilayah/Kawasan Tertentu
117221	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Otorita
117222	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Ekonomi Terpadu
117229	Persediaan BLU Pengelola Kawasan Lainnya
11723	Persediaan BLU Pengelola Dana Khusus Masyarakat
117231	Persediaan BLU Pengelola Dana Investasi
117232	Persediaan BLU Pengelola Dana Bergulir
117239	Persediaan BLU Pengelola Dana Lainnya
1179	Persediaan yang Belum Diregister
11791	Persediaan yang Belum Diregister
117911	Persediaan yang Belum Diregister

Akun Persediaan yang Belum Diregister (kode akun 117911) adalah akun sementara yang digunakan untuk mencatat perolehan atau pembelian persediaan sebelum persediaan tersebut diregister atau sebelum Aplikasi SAIBA menerima ADK dari Aplikasi SIMAK-BMN/Aplikasi Persediaan.

Kapan persediaan dan beban atas persediaan diakui?

Dalam akuntansi, pengakuan identik dengan pencatatan secara formal (penjurnalan) dalam suatu sistem akuntansi. Secara umum, sebuah item elemen laporan keuangan diakui ketika item tersebut memenuhi definisi elemen laporan keuangan dan nilainya dapat diukur secara handal. PMK 219/PMK.05/2013 menggariskan bahwa persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah. Nilai atau biaya atas perolehan persediaan tersebut harus didukung dengan dokumen sumber yang dapat diverifikasi kevalidannya, seperti faktur, kuitansi, Berita Acara Serah Terima (BAST), atau SPP/SPM/SP2D.

Kebijakan akuntansi pemerintah pusat sebagaimana tertuang dalam PMK 219/PMK.05/2013, menentukan bahwa persediaan dicatat dengan menggunakan sistem persediaan perpetual. Artinya, setiap terjadi penambahan atau pengurangan (pemakaian/penyerahan) persediaan akan dicatat dalam akuntansi. Dengan demikian, pada saat pemakaian persediaan akan diakui sebagai beban persediaan. Jika persediaannya berupa bahan-bahan untuk pemeliharaan, ketika terjadi pemakaian akan diakui sebagai beban pemeliharaan. Apabila persediaannya berupa bahan untuk dijual/diserahkan ke masyarakat, maka saat penyerahan akan diakui sebagai beban ‘barang’ (tergantung bentuk persediaannya) untuk diserahkan ke masyarakat. Sementara itu, jika persediaannya dalam rangka bantuan sosial, maka ketika diserahkan kepada penerima bantuan akan dicatat sebagai beban bantuan sosial.

Meskipun menggunakan sistem persediaan perpetual, inventarisasi fisik (stock opname) atas persediaan tetap perlu dilakukan. Hal ini untuk memvalidasi nilai persediaan yang tercatat. Inventarisasi fisik atas persediaan dilakukan pada akhir periode pelaporan (tiap akhir semester). Jika nilai persediaan hasil inventarisasi fisik lebih rendah daripada nilai persediaan yang tercatat, maka dilakukan penyesuaian pengurangan nilai persediaan yang tercatat dengan mengakui beban. Sebaliknya jika hasil inventarisasi fisik lebih tinggi daripada nilai persediaan yang tercatat, maka dilakukan penyesuaian penambahan nilai persediaan yang tercatat dengan mengurangi beban yang tercatat sebelumnya.

Sebagai catatan, dalam Aplikasi SAIBA, pengakuan beban yang timbul dari pemakaian atau penyerahan persediaan dilakukan pada setiap akhir periode (semesteran). Beban persediaan dalam satu periode dihitung sebesar Saldo Awal + Pembelian + Transfer Masuk - Transfer Keluar + Hibah Masuk - Hibah Keluar - Saldo Akhir. Saldo akhir ditentukan melalui inventarisasi fisik.

Bagaimana persediaan diukur?

Terdapat tiga alternatif pengukuran nilai persediaan, yaitu:

1. Jika diperoleh melalui pembelian, nilai persediaan diukur sebesar biaya perolehan yang meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya penanganan, dan biaya lainnya yang dapat diatribusikan secara langsung pada perolehan persediaan tersebut, serta dikurangi dengan potongan harga, rabat, dan potongan lainnya.
2. Jika diperoleh melalui produksi sendiri, nilai persediaan diukur sebesar harga pokok produksi yang meliputi biaya bahan baku, biaya tenaga kerja, dan biaya tidak langsung yang dialokasikan secara sistematis.
3. Jika diperoleh melalui cara lainnya, nilai persediaan diukur berdasarkan nilai wajarnya. Termasuk dalam perolehan ini adalah hewan dan tanaman hasil pengembangbiakan, hasil donasi/sumbangan, dan barang-barang hasil rampasan.

PMK 219/PMK.05/2013 menggariskan bahwa penentuan nilai persediaan dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu metode First-in First-out (FIFO) atau Masuk-pertama Keluar-pertama (MPKP), dan metode Harga Perolehan Terakhir. Dengan metode FIFO, nilai persediaan yang ada ditentukan berdasarkan harga perolehan dari persediaan yang terakhir-terakhir diperoleh mengikuti jumlah fisik persediaan tersebut. Sementara itu, dengan metode Harga Perolehan Terakhir, nilai persediaan yang ada ditentukan dengan harga perolehan persediaan yang paling akhir diperoleh (jumlah fisik persediaan yang ada langsung dikalikan dengan harga perolehan paling akhir).

Persediaan yang dihitung dengan metode FIFO meliputi persediaan sebagai berikut:

1. Tanah/bangunan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
2. Peralatan dan mesin, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
3. Jalan, Irigasi, dan Jaringan, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
4. Aset tetap lainnya, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat/pemda;
5. Hewan dan tanaman, untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat /pemda.

Persediaan yang dihitung dengan metode Harga Perolehan Terakhir meliputi persediaan sebagai berikut:

1. Barang konsumsi;
2. Amunisi;
3. Bahan untuk pemeliharaan;
4. Suku cadang;
5. Persediaan untuk tujuan strategis/berjaga-jaga;
6. Pita cukai dan leges;
7. Bahan baku;
8. Barang dalam proses/setengah jadi.

Jurnal atas transaksi persediaan

Berikut diberikan ilustrasi mengenai pencatatan jurnal akrual atas transaksi-transaksi persediaan sesuai PMK 270/PMK.05/2014, meliputi perolehan, registrasi, pemakaian/penyerahan, dan penyesuaian akhir periode.

1. Saat perolehan

Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit
	Persediaan yang Belum Diregister	xxx
	Ditagihkan ke Entitas Lain		xxx

Sesuai dengan PMK 270/PMK.05/2014, belanja-belanja yang menghasilkan persediaan akan dicatat dalam Jurnal Akrual sebagai Persediaan yang Belum Diregister. Belanja-belanja tersebut mencakup Belanja Barang Persediaan dalam rangka Operasional (kode akun 521811, 521812, 521813, 521821, 521822, 521831, 521832); Belanja Barang Persediaan dalam rangka Pemeliharaan (kode akun 523112, 523122, 523123, 523134, 523135, 523136, 523191); Belanja Barang untuk Diserahkan kepada Masyarakat/Pemda (kode akun 526111, 526112, 526113, 526114, 526115, 526211, 526212, 526311); Belanja Bantuan Sosial dalam bentuk Barang (kode akun 571112, 572112, 573112, 574112, 575112, 576112).

2. Saat registrasi (penerimaan ADK SIMAK-BMN)

Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit
	Persediaan ‘definitif’	Xxx
	Persediaan yang Belum Diregister		xxx

Persediaan ‘definitif’ adalah persediaan yang diperoleh sesuai dengan jenisnya menurut akun-akun persediaan dalam BAS sesuai Kep-311/PB/2014.

3. Saat pemakaian/penyerahan

Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit
	Beban persediaan/Beban pemeliharaan/Beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/Beban bantuan sosial	Xxx
	Persediaan ‘definitif’		xxx

Pencatatan beban tergantung pada jenis persediaannya, yaitu Persediaan dalam rangka Operasional, Persediaan dalam rangka Pemeliharaan, Persediaan Barang untuk diserahkan ke Masyarakat, atau Persediaan Barang untuk Bantuan Sosial. Dalam Aplikasi SAIBA, pengakuan beban ini dicatat pada akhir periode sebagai penyesuaian atas nilai persediaan tercatat dengan hasil inventarisasi fisiknya.

4. Saat akhir periode

Penyesuaian dilakukan untuk mengupdate nilai persediaan yang tercatat dengan nilai persediaan hasil inventarisasi fisik pada akhir periode.

#Jika hasil inventarisasi fisik lebih rendah dari nilai persediaan tercatat:

Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit
	Beban persediaan/Beban pemeliharaan/Beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/Beban bantuan sosial	Xxx
	Persediaan ‘definitif’		xxx

#Jika hasil inventarisasi fisik lebih tinggi dari nilai persediaan tercatat:

Tanggal	Deskripsi	Debet	Kredit
	Persediaan ‘definitif’	Xxx
	Beban persediaan/Beban pemeliharaan/Beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/Beban bantuan sosial		xxx

Bagaimana persediaan disajikan dan diungkapkan dalam laporan keuangan?

Entitas menyajikan persediaan sebagai aset lancar pada Neraca sebesar nilai persediaan sebagaimana hasil inventarisasi fisik. Sementara itu, beban persediaan/beban pemeliharaan/beban barang untuk diserahkan ke masyarakat/beban bantuan sosial disajikan pada Laporan Operasional. Pengungkapan yang memadai terkait persediaan dituangkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan, meliputi sekurang-kurangnya tentang kebijakan akuntansi atas persediaan, penjelasan lebih lanjut atas persediaan termasuk selisih nilai persediaan tercatat dengan hasil inventarisasi fisiknya, serta jumlah, jenis, dan nilai persediaan dalam kondisi usang/rusak.

Kesimpulan

Persediaan merupakan aset yang dimiliki oleh setiap satuan kerja. Perlakuan akuntansi atas persediaan akan menentukan kewajaran penyajian nilai persediaan pada neraca dan beban yang terkait persediaan pada laporan operasional. Persediaan diakui ketika potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal, dan/atau pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah, dengan didukung oleh bukti transaksi yang valid dan handal. Dalam menentukan nilai persediaan, instansi pemerintah dapat menggunakan metode FIFO atau metode harga perolehan terakhir. Pemilihan metode tersebut ditentukan oleh tingkat materialitas dari nilai persediaan tersebut.

Kebijakan akuntansi pemerintah pusat berbasis akrual menetapkan sistem persediaan perpetual dalam mencatat persediaan. Oleh karenanya, setiap perolehan maupun pemakaian/penyerahan akan mempengaruhi pencatatan akuntansi atas persediaan. Namun, dalam SAIBA, pencatatan pemakaian/penyerahan persediaan dilakukan pada akhir periode sebagai penyesuaian berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Setiap pemakaian/penyerahan persediaan akan dicatat sebagai beban persediaan/beban pemeliharaan/beban barang untuk diserahkan kepada masyarakat/beban bantuan sosial, tergantung jenis masing-masing persediaan.

Daftar Pustaka

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 5 tentang Persediaan.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 219/PMK.05/2013 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat.

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 270/PMK.05/2014 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual pada Pemerintah Pusat.

Keputusan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor KEP-311/PB/2014 tentang Kodefikasi Segmen Akun pada Bagan Akun Standar.

Keyword : Akuntansi Persediaan Pemerintah, Belajar Akuntansi Persediaan

Baca Selengkapnya »»» Belajar Akuntansi Persediaan Pemerintah Terbaru

DAFTAR PESERTA LOLOS CPNS BPKP TAHUN 2013

Sudah lama rasanya saya tidak menulis laman di blog ini..sebelumnya laman ini hanya jadi laman tugas kuliah.

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa akhirnya pengumuman itu diumumkan tanggal 24 Desember 2013 dan nama saya pun ada dalam daftar tersebut, sebuah mukjizat karena tak terfikir oleh saya bisa lolos karena saya baru pertama kali daftar PNS. sebenarnya saya lolos TKB di 4 K/L kemendikbud, kementerian koperasi dan UKM, kementerian pembangunan daerah tertinggal, dan BPKP. akhirnya saya memilih BPKP karena saya merasa dapat berkembang disana sesuai dengan konsentrasi S1 ekonomi manajemen yang saya ambil sewaktu kuliah di Universitas Gunadarma.

Saya ingin membahagiakan orang tua, dan orang2 yang mengasihi saya. saya tidak peduli dengan haters (Pembenci) yang pasti selalu ada dalam tiap kehidupan manusia. saya cuma memohon perlindungan dai Tuhan Yang Maha Esa agar saya dan orang2 yang saya kasihi selalu dilindungi.

Mulai saat ini saya punya tanggung jawab kepada negara bukan pada perusahaan yang kalau untung banyak yang untung ya pemilik usaha bukan pekerja seperti saya, kalau bekerja untuk negara, negara untung rakyat sejahtera dan akan saya usahakan agar setiap keuntungan negara itu digunakan sebaik-baiknya demi kesejahteraan rakyat.

Saya belum tahu akan ditempatkan dibelahan pulau mana,saya hanya percaya pada Tuhan bahwa Tuhan yang menempatkan saya disini berarti ini yang terbaik dari Tuhan. sebelumnya saya menlamar polisi dan kecelakaan membuat saya gagal di test polisi tersebut, akhirnya saya mengurungkan niat saya jadi penegak hukum. hufttt kehidupan ini memang sulit ditebak, kita dituntut bersabar percaya padaNya yg telah merancang semua indah pada waktunya jika kita mau berusaha dijalannya tentunya :)

Saya adalah anak ke 2 dari 3 bersaudara,umur saya 24 tahun lahir dan tinggal di Jakarta, adik saya berumur 22 tahun dan masih kuliah semester 6 di universitas swasta dijakarta, kakak saya berumur 26 tahun tp dia tidak bekerja karena mengalami keterbelakangan, bapak saya pensiunan PNS polri, ibu saya aktif di PNS polri saya merasa mempunyai tanggung jawab yang besar untuk menopang mereka semua

Saya dengar angkatan tahun ini akan dilempar semua ke luar pulau jawa, sebenarnya saya senang tp mama yang sangat khawatir kalau anaknya jauh darinya, jantungnya selalu berdetak kencang jika tdk ada kabar dari anaknya/hpnya mati. gmn kalau saya lagi tugas didaerah terpencil yang tidak ada sinyal??? sayaterus berusaha meyakinkan mama agar percayakan semua sama Tuhan. saya pribadi masih berharap ada penempatan dipulau jawa, ataupun harus diluar jawa saya berharap saya dapat SK penempatan di perwakilan sumatera utara (medan) kampung halaman bapak/ibu saya.

Waduh sudah kepanjangan ini tulisannya, nanti kita sambung lagi ya sobat yanson bastian :)
berikut saya attach nama-nama peserta yang lolos CPNS BPKP tahun 2013. Semoga bermanfaat kedepannya. SEMANGAT BPKP.

Daftar peserta lolos CPNS BPKP 2013

Baca Selengkapnya »»» DAFTAR PESERTA LOLOS CPNS BPKP TAHUN 2013

Assigment Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

YANSON BASTIAN

Date of birth               : March 17, 1990

Age                             : 22

Nationality                  : Indonesia

Home address             : Jln. Kebingungan raya no.7

                                      Rt/Rw 003/07

                                      Jakarta 14130

Marital status              : Single

Education                    : Elementary School

                                      Junior High School

                                      Senior High School

                                      Management economic college

                                      Gunadarma university

Activities                     : Studying at gunadarma university

Work experience         : 2010-2012 as an account officer

Skills                           : Typing, Computer literate IBM

Reference                    : Forwarded upon request

Interest                        : Swimming, social network, singing, traveling

Language                    : Fluency in Indonesia and English 

Jln. Kebingungan raya no 7

Jakarta 14130

                                                                                        6 June, 2012

Personnel manager of

Blue sky export-import, Ltd

Jln. M.H Thamrin 56-58

Jakarta pusat 2010

Dear Sir,

I would like to apply for the advertisement written of Tuesday, 5 june 2012 in the JAKARTA TIMES.

As you can see in my curriculum vitae, my education and work experience as an account officer have given me excellent administration and account office skills, I well educated, computer literate, specially IBM.

I enclose my curriculum vitae and would be glad to meet you for an interview within one week from now.

I look forward to hearing from you.

                                   

Yours faithfully,

Yanson bastian

Enc : Curriculum vitae

Baca Selengkapnya »»» Assigment Curriculum vitae